Gelorakan Semangat Kebangsaan di HUT FKPPI Jatim, LaNyalla Kutip Wejangan Ki Hajar Dewantara

Lebih lanjut Noorsy mengatakan, karena UUD baru tersebut telah menyerahkan kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan Partai Politik dan Presiden terpilih. Tidak ada lagi penjelmaan rakyat di ruang kedaulatan. Karena adanya hanya di kotak TPS saja. Tidak ada utusan-utusan sebagai bagian dari keutuhan komponen bangsa dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini mau kemana.

Sementara ahli hukum tata negara Refly Harun menilai bahwa negara ini sudah krisis kebangsaan dan sedang tidak baik-baik saja. "Nilai kebangsaan adalah kontrak sosial, nilai yang diambil dari saripati negara kita, jadi jaga saripati negara kita dari kerusakan-kerusakan oleh pihak lain," katanya.

"Untuk hal Amandemen UUD 45, mari kita proses dengan baik dan matang, agar nantinya bisa menghasilkan yang matang juga. Tidak ada yang bisa menjamin Amandemen nanti bisa berjalan dengan baik,” tambah Refly.

LaNyalla didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, dan Pegiat Konstitusi, dr Zulkifli S Ekomei.

Sementara di acara tersebut hadir juga Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim Benni Sampirwanto yang mewakili Gubernur Jatim, Anggota DPRD Provinsi Jatim Freddy Poernomo, Pamen Ahli Bidang Idpol Kodam V Brawijaya Kolonel Arhanud Budiono, Kasubag Pesipol RO SDM Polda Jatim, Kompol Yoppy Anggi Krisna, Ketua PD 13 KB FKPPI Jatim Priyo Effendi, dan Ketua Panitia Satria M Adi Pratama.(ray/jpnn)