Gembong Mulai Curiga, Jangan-Jangan Anies Cuma Berwacana
jpnn.com, JAKARTA - Penutupan Jalan Jatibaru adalah alasan utama Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI berencana menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Jika kebijakan itu dicabut, maka pengguliran interpelasi otomatis dibatalkan.
Menurut Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, itulah yang terjadi saat Anies beberapa waktu lalu mengatakan hendak membuka lagi Jalan Jatibaru untuk kendaraan bermotor.
Fraksi PDIP langsung menghentikan penggalangan dukungan untuk interpelasi begitu mendengar pernyataan Anies.
"Gubernur kemarin buat pernyataan akan dibuka kembali. Sebetulnya, kita tetap tunggu realisasi pembukaan Jalan Jatibaru," kata Gembong saat dihubungi, Rabu (21/3).
Namun, hingga hari ini janji Anies tersebut belum juga terealisasi. Jalan Jatibaru masih saja jadi tempat PKL berjualan dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor.
Sekarang Gembong mulai curiga. Dia pun mematok batas waktu. Jika Anies tidak juga membuktikan pernyataannya, maka hak interpelasi akan dilanjutkan kembali.
"Pekan depan kita tindak lanjuti dari pernyataan gubernur akan direalisasi atau tidak. Jangan-jangan hanya pernyataan saja tidak ada realisasi," tegasnya.
Dia kembali menegaskan, rencana interpelasi sebenarnya sudah berjalan dengan lancar. Segala persyaratan pengajuan telah terpenuhi. Namun karena pernyataan Anies itu pihaknya berupaya membuka kesempatan. (eve/JPC)
Gembong mulai curiga kepada Gubernur Anies Baswedan soal pembukaan kembali Jalan Jatibaru. Dia pun mengultimatum kembali menggulirkan interpelasi Anies
Redaktur & Reporter : Adil
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Yakin Pram-Rano Menang Satu Putaran, Anies Baswedan: Lihat Data KPU
- Pramono Sebut Nama Anies Hingga Ahok Setelah Unggul di Quick Count
- Anggap Maruarar Sirait Main SARA di Jakarta, Chandra: Belum Move On dari Rezim Jokowi
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum