Gen Z Partai Buruh Gelar Diskusi, Bahas Peran Pemuda dalam Politik
jpnn.com, JAKARTA - Gen Z Partai Buruh menggelar diskusi yang bertajuk 'Perlukah Pemuda Berpolitik?' di Diskaz Kedai Kopi dan Makan, Jakarta Selatan, (13/1).
Diskusi itu dihadiri ratusan Gen Z yang dari berbagai kalangan anak muda kampus, musisi, influencer muda, blogger muda. dan komunitas muda.
Hadir sebagai pembicara akademisi Universitas Indonesia, Saras Dewi, Dokter Syarifah Soraya MARS, dan Tri Agung serta Doktor Yoshi dari Pemuda partai buruh, serta dari Decmonth Pasaribu dari pemuda Partai Hijau Indonesia.
Diskusi itu sendiri membahas peran sentral pemuda dalam membentuk masa depan suatu bangsa dan menjadi pilar utama pembangunan yang berkeadilan.
Sekretaris bidang pemuda, mahasiswa, dan pelajar Exco Pusat Partai Butuh, Tri Agung Setiawan menjelaskan keterlibatan pemuda dalam politik menentukan arah masa depan yang lebih berkelanjutan sangat diperlukan.
"Terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan pada aspek sosial ekonomi kehidupan seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, lingkungan hidup, HAM, jaminan sosial, persoalan kehidupan sosial, dan ketimpangan sosial," kata Agung di lokasi.
Dia menyebutkan perlu peran pemuda untuk merubah dampak buruk produk politik yang selama ini dirasakan yang tidak pro dengak pekerja muda dan rakyat.
"Seperti yang kami gaungkan yakni Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat menyengsarakan anak muda. Kesempatan kerja anak muda untuk bekerja setelah lulus itu diberangus," lanjutnya.
Gen Z Partai Buruh menggelar diskusi yang bertajuk 'Perlukah Pemuda Berpolitik?' di Diskaz Kedai Kopi dan Makan, Jakarta Selatan, (13/1).
- Alhamdulillah, Anggaran Kredit Investasi Padat Karya Mencapai Rp 20 Triliun
- Kabar Baik, Target KUR 2025 Naik jadi Rp 300 Triliun
- Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku
- PT Akulaku Finance Indonesia Capai Kesepakatan Rp 600 Miliar dengan 3 Bank
- Hingga Kuartal III 2024, Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan BSI Tembus Rp 62,5 Triliun
- Pengamat: Masyarakat Nantikan Tata Kelola Tambang yang Berpihak, Bukan Janji Manis