Genap Dua Tahun, Kinerja DPR Semakin Anjlok

"Inilah yang disinyalir menjadi lahan atau sumber "penggarongan" bagi permainan para mafia anggaran," kata Sebastian. Akibat lain dari penambahan anggaran itu, kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam APBN semakin besar. "Defisit anggaran di tahun 2011 menjadi Rp 214,6 triliun," ujarnya.

Mungkin karena sudah terjebak kongkalingkong dengan pemerintah, DPR tidak bisa lagi mengkritisi postur APBN secara objektif. Misalnya, soal alokasi belanja modal atau pembangunan sebesar Rp 121,8 triliun yang jauh lebih kecil dari alokasi belanja rutin atau pegawai sebesar Rp 180,6 triliun. "Jadi, dana untuk kesejahteraan rakyat jauh lebih kecil dari anggaran untuk pegawai. Bisa dibilang APBN ini hanya untuk melayani pemerintah," kata Sebastian.

Kinerja legislasi DPR juga tidak lebih baik. Target legislasi tahun 2011 adalah 70 RUU prioritas prolegnas ditambah 23 RUU "luncuran" dari tahun 2010. Sejauh ini, baru 12 RUU yang rampung dan disahkan menjadi UU. Semuanya berasal dari 23 RUU "luncuran", yakni RUU yang sudah berjalan proses pembahasan tingkat I bersama pemerintah.

     

"Ironis sekali. Tidak ada satupun RUU yang telah disahkan itu berasal dari 70 RUU yang ditetapkan sebagai prioritas 2011," kata Sebastian.