Genjot Belanja Infrastruktur, Tekan Belanja Aparatur

JAKARTA — Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar seluruh lapisan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menku merasa hal itu perlu dulakukan lantaran pada tahun 2009 lalu dari 502 Pemda hanya 14 saja yang mendapat predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Pengelolaan keuangan yang dikelola Pemda itu harus diawasi stake holders dan masyarakat di daerah. Tahun 2011 nanti, kami telah memberikan arahan-arahan dan kebijakan yang lebih memadai. Kami percaya pimpinan di daerah dapat mengelola dengan baik, diawasi DPRD dan masyarakat-nya," kata Agus di Jakarta, Kamis (14/10).

Sebagai bendahara negara, kata Agus, Kemenkeu akan terus meminta laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, anggaran di APBD harus difokuskan pada infrastruktur dan bukan pada belanja pegawai saja.

"Kita minta awasi penggunaan anggaran di daerah. Sekarang kita minta anggaran di daerah harus fokus untuk bangun infrastruktur dan memperhatikan masyarakat yang tidak beruntung. Anggarannya kita minta jangan terlalu besar diarahkan pada biaya aparatur tapi lebih diarahkan pada infrastruktur," tegas Menkeu.