Genjot Investasi Pertanian, Kementan Gelar Workshop Libatkan Pemangku Kepentingan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) berupaya meningkatkan investasi pertanian.
Dalam rangka implementasi perizinan kemudahan berusaha untuk investor, Kementan menyelenggarakan 'Workshop Akselerasi Investasi Pertanian melalui Kolaborasi Pemangku Kepentingan' yang berlangsung di Jakarta, Rabu (30/8).
Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono saat membuka workshop tersebut menyampaikan penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Sidang Kabinet Paripurna tentang kondisi perekonomian bahwa peningkatan investasi pada 2023 merupakan suatu keharusan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi.
Sebab, peningkatan investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
"Sampai saat ini sektor pertanian masih berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sumber penyedia pangan, sumber devisa nasional, penyedia lapangan kerja, dan sumber pendapatan utama rumah tangga pertanian,” kata Sekjen Kasdi Subagyono.
Dia menyampaikan pertumbuhan ekspor yang luar biasa itu menjadi bagian penting mendukung devisa negara.
"Artinya, sektor petanian pada posisi sebagai bantalan ekonomi ketika semua sektor mengalami tekanan kuat dari dampak Covid-19,” katanya.
Berdasarkan rilis Kementerian Investasi/BKPM realisasi Investasi triwulan II 2023 sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan dan peternakan) sebesar Rp 38,7 triliun atau sebesar 5,7 persen dari total investasi sampai dengan triwulan II 2023.
Kementan terus mendorong peningkatan investasi pertanian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan
- Masjid Al Ikhlas di PIK, Perpaduan Ibadah dan Ekonomi Berkelanjutan
- PNM Liga Nusantara Buka Bakat Pesepak Bola & UMKM Lokal
- Hortikultura Jadi Tantangan dan Peluang buat Penyuluh Pertanian
- Kementan Gandeng Densus 88, Dorong Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian
- Cadangan Devisa Turun Tipis Dipengaruhi Pembayaran Utang Pemerintah
- Peneliti Apresiasi Kebijakan Ekonomi Prabowo, tetapi Masih Perlu Dioptimalkan