Genjot Pajak Identik Peras Rakyat

JAKARTA -- Dalam Rancangan APBN 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Agustus 2009, penerimaan pos perpajakan naik dari Rp 652,1 triliun pada RAPBN-P 2009 menjadi Rp 729,2 triliun atau naik 11,82 persen. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon menilai, target penerimaan pajak sebesar itu tidak ubahnya pemerintah akan melakukan pemerasan kepada rakyatnya.

"Dari sisi penerimaaan, pemerintah masih mengandalkan sektor pajak. Dari sisi perekonomian, ini sama halnya dengan pemerasan. Ini perlu diwaspadai, karena bisa berimbas kepada pelanggaran hak azasi manusia," ujar Effendi Simbolon dalam diskusi bertema 'Mengkritisi RAPBN 2010, di Jakarta, Senin (10/8).

Disebutkan, target penerimaan yang akan digenjot dari pajak menunjukkan pemerintah hanya ingin mudahnya saja. Mestinya, pemerintah berupaya mencari sumber penerimaan dari sektor  lain. "Misalnya, pemerintah kan bisa berupaya dari sisi memperbesar ekspor," terangnya.Effendi juga menilai, pemerintah masih lemah mengupayakan pengawasan agar uang negara tidak bocor. Pengawasan ini penting agar target-target penerimaan negara bisa optimal, tidak dikorup oleh para penyelenggara pemerintahan. Selain itu, setiap tahun selalu ada sisa anggaran di setiap departemen yang jumlahnya cukup besar. Target penyerapan anggaran selalu saja jauh dari target.

Kalau pemerintah mau serius, mestinya mengoptimalkan peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang menurut Effendi, belum jelas benar, apakah dia sebagai instansi auditor internal pemerintah atau juga merambah ke luar pemerintah. Padahal, katanya, saat ini BPKP punya pegawai sebanyak 5000 orang. "Tapi tak pernah dioptimalkan," ujarnya.