Genjot Pembangunan, Jangan Sibuk Urus Bendera

JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari mengatakan, yang menjadi masalah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bukan karena memiliki bendera.

Tapi karena bendera yang diputuskan mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Kita berpendapat bahwa sah semua provinsi di Indonesia memiliki lambang dan bendera masing-masing. NAD juga sah (memiliki lambang dan bendera). Tapi bendera yang diputuskan itu mirip dengan bendera yang digunakan GAM, itu yang menjadi masalah,” ungkapnya saat ditemui di gedung MPR, Jakarta, Jumat (12/4).

Ia mengatakan hal ini dikarenakan bangsa ini sudah sepakat untuk mengakhiri konflik-konflik masa lalu. Mestinya, saat ini harus menatap ke depan, dengan menggenjot pembangunan.