Genjot Sektor Pariwisata untuk Kurangi Defisit

jpnn.com, JOGJA - Pemerintah akan menggejot sektor pariwisata untuk menurunkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Pertimbangannya, pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor pariwisata termasuk yang sangat signifikan.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Aida Budiman menuturkan, pertumbuhan penerimaan devisa dari sektor itu mencapai USD 7 miliar pada 2010. Kemudian, jumlahnya naik sekitar 80 persen menjadi USD 12,5 miliar pada 2017.

’’Neraca jasa menjadi sumber untuk meningkatkan CAD. Karena itu, sektor pariwisata (yang berada dalam neraca jasa) merupakan sektor yang potensial. Pertumbuhan penerimaan devisanya sangat tinggi, baik dari sisi orang maupun transportasi,’’ paparnya dalam bincang-bincang media menjelang rakorpusda di Hotel Royal Ambarukmo, Jogjakarta, Selasa (28/8).

Sebagaimana diketahui, defisit transaksi berjalan pada triwulan kedua tahun ini sudah menyentuh angka USD 8,0 miliar atau 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Besaran defisit tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat USD 5,7 miliar atau 2,2 persen terhadap PDB. Pelebaran CAD tersebut menjadi warning bagi pemerintah maupun BI.

Aida melanjutkan, sektor pariwisata memberikan dampak langsung dan tidak langsung bagi perekonomian domestik. Secara tidak langsung, pengembangan sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja sehingga berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, secara langsung sektor pariwisata bisa meningkatkan aliran modal ke Indonesia. ’’Kalau sektor pariwisata ini dikembangkan dengan baik, orang mau melakukan investasi dengan melihat besarnya potensi sektor pariwisata di Indonesia,’’ katanya.

Secara garis besar, lanjut dia, perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi baik. Itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi triwulan II yang ada di angka 5,27 persen. Inflasi juga masih dalam rentang target di kisaran 3,5 persen.

Namun, kondisi global menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Khususnya terkait upaya normalisasi yang tengah dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS). Kebijakan perpajakan AS yang baru juga mengakibatkan aliran dana kembali masuk ke sana.