Gerak Cepat Pacu Kinerja 2024, Ditjen Bina Adwil Gelar Kick Off Meeting di Awal Tahun

"Cara kerja usang dan konvensional dengan menunda-nunda pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran selesai sudah. Aplikasikan terobosan dan berbagai inovasi, sehingga kick off hari ini menjadi nyata bukan sekedar fatamorgana," pesan Safrizal.

Safrizal ZA, yang juga menjabat sebagai Indonesia National Representative untuk ASEAN Smart City ini menyampaikan pesan kepada unit kerja yang turut memberikan dukungan dalam kelancaran dan sukses terselenggaranya Pemilu Serentak 2024.

"Ingat selalu bahwa Ditjen Bina Adwil merupakan pembina dan pengawas umum maupun teknis untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas di daerah, maka cipta kondisi dan koordinasi yang intenfis baik sub urusan trantibum, bencana maupun pemadam kebakaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung kelancaran Pemilu 2024," kata Safrizal.

Pada kesempan yang sama, dia juga berpesan kepada seluruh pegawai Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan bahwa di tahun 2024 yang merupakan tahun politik ini untuk lebih hati-hati dalam bersikap.

Hindari kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan netralitas ASN agar terhindar dari sanksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadikan Ditjen Bina Adwil zero fault untuk pelanggaraan netralitas ASN, tidak hanya terkait dengan pelaksanaan disiplin pegawai namun juga harus mampu menjadi role model dan contoh baik untuk aparat kewilayahan seperti Camat, Lurah, Satpol PP, Satlinmas maupun Sat Damkarmat," demikian pesan Safrizal.

Menutup rangkaian acara, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kinerja unit kerja eselon II sekaligus turut diserahkan buku kapita selekta data dan isu strategis lingkup bina administrasi kewilayahan kepada para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Bina Adwil Kemendagri.

"Diserahkannya buku kapita selekta data ini merupakan aktualisasi dari peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai sumber utama informasi kewilayahan sekaligus menjadi legasi intelektual dalam perumusan kebijakan secara teknokratik,” kata Safrizal. (sam/jpnn)