Gerakan Boikot Sri Mulyani Bergulir

JAKARTA - Sebagian anggota DPR kini menggalang boikot untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Gerakan menolak Sri Mulyani itu merupakan sikap konsistensi dari hasil pansus Century yang menyatakan ada kesalahan dalam kebijakan bailout. Sri Mulyani dan Wapres Boediono dianggap bertanggung jawab.

Fraksi PDIP menyatakan mendukungan gerakan boikot itu. "Persoalan ini sudah diwacanakan ketua FPDIP (Tjahjo Kumolo, Red)," kata mantan anggota Pansus Century dari FPDIP Eva Kusuma Sundari, saat dihubungi Rabu (10/3) malam.

Menurut Eva, enam fraksi yang menyetujui opsi C (bailout Century melanggar hukum) merasa tertantang melihat sikap presiden yang dalam pidatonya terkesan mengabaikan keputusan paripurna tersebut. Presiden bahkan membela para pembantunya, seperti Boediono dan Sri Mulyani.

DPR, kata Eva, harus menghormati keputusan yang telah dibuat sendiri. Caranya, memainkan hak konstitusional yang dimiliki, seperti hak legislasi, hak pengawasan, dan hak bujet. Langkah yang paling realistis, imbuh Eva, adalah melakukan pressure melalui komisi XI dan badan anggaran yang berkorelasi langsung dengan Menkeu dalam pembahasan bujet. Misalnya, APBN. "Nggak usah datang sehingga tidak kuorum dan forum tidak bisa diteruskan," ujarnya.