Gerakan Boikot Sri Mulyani Bergulir

Tapi, kalau APBN tidak dibahas, rakyat akan dirugikan"  "Pertanyaannya itu harus disampaikan ke presiden. Mengapa kok melecehkan DPR dan memojokkan DPR. Mengapa pejabat yang sudah disimpulkan bermasalah tetap dikirim. Ini kan presiden yang mulai memancing," kata Eva.

Eva juga menambahkan, tanpa Menkeu, APBN tetap bisa dibahas dan disahkan DPR. Dalam kondisi ini, kata dia, presiden bisa segera mengangkat wakil Menkeu. Wakil Menku-lah yang akan mewakili pemerintah membahas APBN bersama-sama DPR. "Itu pemecahan teknisnya. Kami pasti mau menerima asal bukan pejabat yang sudah disimpulkan bertanggung jawab," tegas Eva.

Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis menilai, peluang memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam pembahasan APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan) bisa saja terjadi. Namun, langkah itu tentu bukan keputusan pribadi. "Jika keputusan paripurna, itu bisa dilakukan," kata legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Harry, isu tersebut memang berkembang setelah paripurna DPR terkait Pansus Angket Century. Namun, isu itu baru disampaikan secara informal, belum dimasukkan rapat di tingkat apa pun yang landasannya resmi. "Masih berdasar usul saja, belum berkembang jauh," lanjutnya.