Gerakan Boikot Sri Mulyani Bergulir

Jika isu itu berkembang, tentu tindak lanjutnya pada usul paripurna. Nah, paripurna terdekat berlangsung 5 April 2010. Ketika itu, DPR membuka masa persidangan tahap III. Jika disetujui, rapat terkait pembahasan APBNP 2010 bisa dibatalkan DPR. "Itu bisa saja terjadi," jawabnya.

Meski begitu, boikot itu bisa saja tidak berpengaruh kepada pembahasan APBNP. Presiden bisa mengutus seorang wakil menteri keuangan sebagai pengganti Menkeu. "Itu jika presiden melantik wakil Menkeu. Jadi, (DPR) tidak perlu berurusan dengan Menkeu," usulnya.

Sekretaris FPPP, M Romahurmuzy mengatakan, fraksinya belum berpikir untuk memboikot Menkeu. Menurut dia, paripurna telah menyepakati bahwa proses lanjutan bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab adalah melalui proses hukum. "Tentu kita harus tetap mengedapankan asas praduga tak bersalah," katanya.

Mewacanakan boikot, lanjut dia, akan mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam waktu dekat, DPR akan membahas APBNP 2010. Salah satu materi penting adalah menambah subsidi untuk mengantisipasi kenaikan tarif dasar listrik (TDL). "Kalau subsidi tidak ditambah, tahun ini bisa naik seratus persen," katanya.