JPNN.com 
Gerakan Coblos Semua Calon di Pilkada Tak Boleh Dikriminalisasi
Senin, 16 September 2024 – 20:07 WIB
Titi Anggraini soal golput atau gerakan coblos semua calon. Foto: Ricardo/jpnn.com
Di sisi lain, Titi mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024 yang membolehkan kampanye di perguruan tinggi.
Menurut dia, KPU bisa menggandeng kampus untuk mengoptimalisasi debat publik antar pasangan calon kepala daerah.
Dia menilai, putusan MK tersebut semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat politik gagasan dan menghadirkan dialektika yang lebih substansial dalam Pilkada 2024.
"Sehingga kita tidak terjebak pada pemaksaan-pemaksaan warga untuk menggunakan hak pilih, sementara warganya sendiri tidak teryakinkan bahwa ini adalah pilkada yang betul-betul genuine (asli), autentik, bebas, dan adil. Ini refleksi buat kita semua,” ujarnya.(ant/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini menyebut gerakan coblos semua calon atau golput tidak boleh dikriminalisasi.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
BERITA TERKAIT
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Keberpihakan Kadis DPMK Sarmi di Pilkada Bisa Berujung Pidana, BKN Didesak Bertindak
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Tokoh Dayak Berharap Tak Ada PSU di Pilbub Barito Utara
- Ratu Zakiyah-Najib Hamas Ajak Masyarakat Bersatu untuk Bangun Serang Lebih Maju
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
