Gerakan HMS Dorong DPD RI Segera Bentuk Pansus BLBI Gate

jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mendorong DPD RI segera membentuk Pansus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI Gate.

“Kami mendukung penyelesaian kasus mega skandal BLBI. Biar persoalannya jadi terang benderang,” kata Sekjen HMS Hardjuno Wiwoho saat Rapat Kerja (Raker) Penanganan Penuntasan kasus BLBI Bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN) dan DPD RI di Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Kamis (9/12).

Hadir dalam Raker ini, Dirjen Kekayaan Negara selaku Ketua Satgas BLBI bersama Tim Satgas Ronald Silaban, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto, anggota Komite IV DPD RI Amirul Tamim dan Darmansyah Husain, dan Ketua LPEKN Sasmito Hadinagoro.

Dalam Raker tersebut, Hardjuno juga mengatakan gerakan HMS mendukung penuh upaya pemerintah menuntaskan kasus mega skandal korupsi BLBI.

Salah satu bentuk dukungannya adalah dorongan agar Satgas BLBI yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 lebih proaktif lagi mengejar aset milik obligor BLBI ini.

“Alhamdulilah,  di era Presiden Joko Widodo, kasus BLBI yang timbul tenggelam bahkan sempat dikatakan sudah tutup buku dibuka kembali. Kami mengapresiasi sikap pemerintah yang sangat serius menuntaskan skandal BLBI ini,” ujar  Hardjuno Wiwoho.

Hardjuno menilai pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius melakukan upaya untuk menyelesaikan hak tagih atas dana BLBI dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Hal ini sesuai dengan Keppres Nomor 6 Tahun 2021.

“Sebagai elemen civil society, kami mendorong Satgas BLBI ini agar lebih serius lagi. Kita dukung keseriusan pemerintah menuntaskan kasus BLBI ini,” ujar Hardjuno.