Gerbang Tani: Program Reforma Agraria Jokowi Belum Berjalan Maksimal

Dalam Peluncuran Catatan Akhir Tahun 2020 KPA, Rabu (6/1/2021), disebutkan bahwa sepanjang 2020, tercatat ada 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, ketika terjadi minus perekonomian nasional dan juga penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi ruang gerak, termasuk ruang gerak investasi dan modal, justru perampasan tanah berskala besar pada 2020 tidak menurun.

Menurut Dewi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, seharusnya konflik agraria bisa direm karena kegiatan ekonomi yang menurun.

Sebab, dengan adanya resesi ekonomi, rencana investasi dan ekspansi bisnis semestinya membuat perusahaan bersikap menahan diri dengan melakukan efisiensi bisnis.

KPA mencatat jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing justru meningkat 28 persen dan 100 persen dibanding 2019.

“Ini anomali yang menurut kami cukup aneh karena justru ekspansi bisnis, ekspansi para pemodal, banyak dilakukan di sektor-sektor yang membutuhkan tanah skala besar seperti sektor perkebunan dan kehutanan," ujar Dewi.

Sebelumnya di penghujung 2020 lalu, Presiden Jokowi bertemu para pegiat agraria untuk mengetahui persoalan di lapangan sekaligus mencari solusinya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam menjalankan Program Reforma Agraria agar manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Ini agar betul-betul nanti bisa terealisasi sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan reforma agraria bisa mengalami percepatan dan akselerasi dalam menyelesaikan (persoalan) yang belum-belum," ujar Jokowi saat memberikan pengantar seperti dalam keterangan yang diterima dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Kamis (3/12/2020).