Gerbong Nusantara: Jokowi Mewariskan Kebijakan yang Menyusahkan Rakyat

Sebab, kata Virdian, kebijakan PPN 12 persen dibuat saat rupiah melemah dan daya beli menurun yang membuat kelas menengah makin terjepit. 

"Kelas menengah ditindas dan dibunuh, di tengah rupiah yang makin tinggi, justru masyarakat dikejar pajak yang tinggi," katanya.

Verdian mengatakan ketidakadilan dari kebijakan PPN 12 persen tertuang dari munculnya pengampunan pajak atau tax amnesty.

Sebab, ujarnya, pemerintah pernah memberikan tax amnesty kepada kelas konglomerat ketika kelas menengah dihimpit melalui aturan PPN 12 persen.

“Konglomerat di tax amnesty, pengampunan pajak kelas menengah pajaknya dinaikin. DPR gajinya dinaikan dan dapat mobil baru, masyarakat kelas menengah malah ditambah dengan pajak yang tinggi. Kelas menengah tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Verdian.

Virdian pun menyampaikan bahwa pihaknya bersama Gerbong Nusantara menolak kenaikan pajak PPN 12 persen.

“Kami menolak PPN 12, sebab saat ini masih ada 10 juta Gen Z menganggur, daya beli masyrakat menurun. PPN naik untuk keuntungan negara, masalahnya niat pemerintah buat anggaran tadi kontradiktif dengan praktik lapangan,” ujar dia.

Gerbong Nusantara pun menyampaikan seruan terhadap persitiwa politik serta kondisi ekonomi yang terjadi saat ini yang dibacakan 17 inisiator. (ast/jpnn)