Gereja Katolik Sangkal Berdalih Atas kompensasi korban Pelecehan Seksual

Gereja Katolik telah membalas klaim bahwa lembaganya "membuat alasan" dan menahan langkah mereka untuk bergabung dalam sebuah skema kompensasi untuk korban pelecehan seksual anak.

Perdana Menteri dan Jaksa Agung Australia telah mendesak otoritas gereja Katolik untuk bergabung dalam skema ganti rugi nasional, di mana Malcolm Turnbull mengatakan bahwa institusi yang tidak bergabung harus "dipermalukan" secara terbuka.

Dalam perkembangan besar, negara bagian New South Wales dan Victoria pekan lalu menjadi negara bagian pertama yang menandatangani skema ini, yang akan memberikan kompensasi hingga $ 150.000 atau sekitar Rp 1,6 miliar kepada korban pelecehan seksual anak.

Dengan tanggal permulaan yang direncanakan atas skema ini yakni pada tanggal 1 Juli, Australia meningkatkan tekanan pada negara bagian dan wilayah, institusi, gereja serta badan amal lainnya untuk bergabung, memeringatkan mereka yang tidak bergerak "akan ditindak dengan keras".

Menteri Layanan Sosial Federal, Christian Porter, yang merupakan arsitek dari skema ini, telah menyoroti tanggapan "yang mengecewakan " dari Keuskupan Agung Gereja Katolik Melbourne setelah mengindikasikan bahwa mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk meninjau rincian skema ini sebelum memutuskan untuk bergabung.

"Masalah ini mungkin telah diulas lebih luas daripada masalah apapun dalam sejarah modern Australia baru-baru ini," kata Christian Porter.

"[Tanggapan ini] mulai terlihat seperti membuat-buat alasan demi membuat alasan dan penundaan, yang menurut saya akan membuat para korban kecewa.”

Tanggapan ini juga mendorong respon serupa dari Keuskupan Agung yang mengatakan bahwa "orang yang berpikiran adil" akan setuju bahwa hal yang "masuk akal" untuk mempelajari apa yang diajukan.