Gerilya Lobi Calon Kapolri
Kompolnas Seleksi Calon Di Bulan Puasa
Senin, 02 Agustus 2010 – 09:02 WIB
JAKARTA - Waktu pemilihan Kapolri baru pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri semakin dekat. BHD dijadwalkan pensiun Oktober dua bulan lagi. Nama-nama calon penggantinya mulai digodog oleh Komisi Kepolisian Nasional. Sekretaris Kompolnas Adnan Pandupraja menjelaskan proses penyaringan calon Kapolri akan dilakukan secara intensif mulai bulan ini. Adnan menyebut, dalam proses penyaringan nama itu mereka akan melibatkan banyak pihak. "Untuk rekam jejak anti korupsinya kami akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya. Lalu, untuk menelusuri apakah sang calon pernah bermaslah dalam transaksi perbankan, Kompolnas akan meminta bantuan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK). "Tidak mungkin kami punya data sendiri," katanya.
"Kita ditarget September atau pas sekitar lebaran sudah tuntas," katanya pada Jawa Pos di Jakarta kemarin ( 1/8). Adanan yang merupakan anggota tim seleksi menjelaskan nama-nama calon Kapolri itu sudah ada di meja Kompolnas dan siap untuk disaring.
Baca Juga:
"Kami akan mempertimbangkan tiga hal yakni kompetensi , integritas dan aksepsibilitas atau tingkat penerimaan figur itu di kalangan internal," katanya. Dalam waktu dekat, Kompolnas akan menggelar rapat terbatas untuk membahas prosedur dan mekanisme penyaringan. "Mungkin pekan ini," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Waktu pemilihan Kapolri baru pengganti Jenderal Bambang Hendarso Danuri semakin dekat. BHD dijadwalkan pensiun Oktober dua bulan lagi.
BERITA TERKAIT
- Kemensos dan Kementerian PPPA Bentuk Tim untuk Melindungi Perempuan dan Anak
- Sidang Perdana Sengketa Pilkada Madina, Hakim Konstitusi Soroti Permohonan Soal Ini
- Penjaring Ikan yang Hilang di Situbondo Sudah Ditemukan, Begini Kondisinya
- Soal Makan Bergizi Gratis Belum Berjalan dengan Baik, Zulhas Beri Alasan Begini
- Gelar Aksi di Mabes Polri, Mahasiswa Tuntut Oknum Polisi Terlibat Bisnis Rokok Ilegal di Malang Diperiksa
- Sudah Mengabdi Puluhan Tahun Tak Bisa Ikut PPPK 2024, Malah jadi Outsourcing