Gerinda dan PAN Menolak, Golkar Tegas Mendukung Perppu Ormas

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) cenderung menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Namun, Fraksi Partai Golkar tegas menyatakan mendukung Perppu Ormas yang ditandatangani Presiden Joko Widodo itu.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Riza Patria mengatakan, sebuah Perppu diterbitkan dalam keadaan genting dan memaksa. Namun, dia menilai tidak ada kegentingan memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.

“Tidak ada huru-hara, tidak ada masalah yang luar biasa saat perppu ini dikeluarkan. Itu jelas tidak sesuai dari segi prosedural,” kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Selain itu, kata dia, perppu ini juga bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Karena itu, dia menilai pemerintah telah membelenggu masyarakat dan menunjukkan arogansi kekuasaannya. Pun demikian, Riza berpendapat, selama ini jika ingin membubarkan ormas sudah ada tahapannya. “Itu melalui proses pengadilan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto mengatakan, partainya punya kecenderungan sangat tinggi menolak perppu. Salah satu alasannya karena frasa pengadilan untuk pembubaran ormas dihapus semua. “Itu kami tolak keras,” tegasnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut dia, di UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas sudah lengkap mengatur mekanisme pembubaran. Kalau ada keterbasan di UU itu, kata dia, bisa saja pemerintah mengusulkan untuk dilakukan revisi terbatas. “Kalau dari awal pemerintah mengajukan revisi terbatas mungkin sudah selesai,” ujarnya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan jelas bahwa partainya dari awal mendukung Perppu Ormas. Golkar memandang bahwa dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus kokoh.

“Konteksnya kami ingin melindungi Pancasila sebagai dasar negara kita,” paparnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/10).