Gerinda Tidak Rela Dianggap Tukang Stempel

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPR RI, Heri Gunawan mengatakan fraksinya memberikan persetujuan terhadap RAPBN 2016 untuk menjadi APBN 2016 setelah menyetujui tiga hal penting dalam RAPBN 2016.

“Pertama, pemerintah menahan dana penyertaan modal negara (PMN) di BUMN, kedua memaksimalkan penyaluran dana desa dan ketiga fokus menanggulangi asap dengan prioritas pengadaan pesawat bom air. Karena pemerintah berikan komitmen tersebut, Fraksi Gerindra baru memberikan persetujuan," kata Heri Gunawan, Senin (2/11).

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini, APBN harus dipersiapkan sebagai jalan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Karena itu, APBN harus disusun dengan teliti, transparan dan mengedepankan kehati-hatian (prudent).

“Fraksi Gerindra sudah sangat kritis menyikapi defisit sebesar 2,15 persen PDB yang harus ditutup dengan hutang dan struktur penerimaan yang kurang realistis terutama dari pajak yang pada 2015 ini masih di bawah 50 persen,” ungkapnya.

Lebih lanjut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini juga mengkritisi struktur belanja yang sebagaian besar digunakan untuk pembayaran bunga hutang dan hal-hal yang bersifat rutin, serta keberpihakan yang belum optimal pada pembangunan ekonomi rakyat  secara langsung, termasuk soal pertumbuhan UKM dan IKM dan infrastruktur.

“Sebagai wakil rakyat, harus bersikap kritis agar DPR tidak dipandang sebagai tukang stempel saja," tegasnya.

Meski DPR sudah memberikan persetujuan terhadap APBN 2016, tapi menurut Heri Fraksi Gerindra akan tetap kritis mengawasinya.

“Tujuan agar APBN ini sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi yang berdampak langsung kepada rakyat Indonesia,” katanya.(fas/jpnn)