Gerindra Akui Dapat Bisikan dari Demokrat

JAKARTA - Sekretaris Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani mengungkap tiga syarat yang diajukan oleh partainya untuk begabung dengan koalisi hingga kini tidak direspon oleh Ketua Koalisi Susilo Bambang Yudhoyono. Tiga syarat yang diajukan oleh Gerindra itu, kata Muzani, dikirim ke SBY setelah Fraksi Gerindra di DPR ikut menolak usulan hak angket mafia pajak. "Tapi saya tegaskan disini, tiga syarat yang diajukan Gerindra sama sekali tidak ada kaitannya dengan penolakan hak angket mafia pajak," kata Ahmad Muzani, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (11/3).

Menurut Muzani, penolakan Fraksi Gerindra terhadap usulan hak angket mafia pajak murni sikap Gerindra dan itu diputuskan jauh sebelum DPR menyelenggarakan votting angket mafia pajak. "Setelah votting berlangsung dan DPR akhirnya memutuskan menolak angket tersebut, barulah datang bisikan-bisikan ke Prabowo Subianto tentang akan adanya tawaran dari Demokrat untuk Gerindra bergabung dalam koalisi," imbuhnya.

Ketiga syarat yang diajukan Gerindra, lanjutnya, pertama soal penguatan badan usaha milik negara (BUMN). "BUMN harus menjadi penggerak utama perkeonomian rakyat Indonesia," tegasnya. Syarat kedua, soal sumberdaya alam (SDA). "Gerindra meminta kepastian dari SBY bahwa SDA harus dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Utamanya sumberdaya gas harus dihentikan untuk diekspor. Demikian juga dengan bahan tambang batu bara, harus diperuntukan bagi produksi listrik nasional yang dikelola PLN," jelasnya.

Syarat ketiga, mengenai sumber pangan nasional. Gerindara, kata Muzani, meminta pemerintah untuk bersungguh-sungguh menjadikan produksi petani Indonesia sebagai sumber pangan nasional dan menghentikan seluruh praktek impor pangan. "Ketiga syarat itu, secara resmi sudah disampaikan Gerindra kepada Presiden SBY, Kamis (3/3) lalu. Tapi satu minggu setelah syarat itu diajukan, kemarin SBY menegaskan tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat sementara jawaban terhadap tiga syarat itu hingga kini pun tidak ada," tutur Ahmad Muzani. (fas/jpnn)