Gerindra Anggap Usulan Jokowi Rusak Independensi Polri

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi rencana pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan Polri di bawah kementerian. Menurutnya, ide Jokowi-JK itu terlalu prematur dan tidak dipikirkan masak-masak.
Anggota Tim Kampanye Prabowo-Hatta ini mengatakan, tidak ada jaminan kinerja Polri akan lebih baik di bawah kementerian. Kebijakan tersebut justru berpotensi menggangu independensi Polri.
"Kalau kementeriannya dipimpin orang partai, itu akan mengganggu independensi institusi polri," kata Martin kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Kamis (5/6).
Lebih lanjut Martin menuturkan, masalah di tubuh Polri sangat kompleks dan beragam. Karena itu, solusinya tidak mungkin sesederhana dengan merombak struktur organisasi seperti yang diusulkan Jokowi-JK.
Tapi yang pasti, lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, perlu pemimpin yang tegas untuk melakukan perubahan di tubuh Polri. Ia mengusulkan, presiden selanjutnya untuk tidak ragu-ragu mencopot Kapolri yang gagal menjalankan tugas.
"Presiden ke depan harus memberikan tugas dalam jangka enam bulan, kalau tidak selesai diberhentikan. Kalau presiden buat aturan itu, kapolri akan bekerja maksimal. Karena kalau tidak dia akan malu hanya bekerja enam bulan," tegasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengkritisi rencana pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan Polri di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BMKG Meminta Warga Waspada Banjir Rob di 17 Wilayah di Indonesia, Catat Daerahnya
- 5 Berita Terpopuler: Pengumuman Seleksi PPPK Muncul, Info BKN Bikin Degdegan, Ada soal Gaji Paruh Waktu
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Sosok Aspri Wamen Bima Arya Jadi Sorotan, Ternyata…
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum