Gerindra Bandingkan Jokowi dengan SBY

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta mengambil sikap tegas menyikapi munculnya panitia khusus (pansus) hak angket KPK. Sikap tegas Jokowi dianggap penting, karena sejak KPK dipimpin Agus Rahardjo, lembaga antirasuah tersebut terus mendapat serangan dari berbagai pihak.

"Apalagi sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK terkesan dimotori partai pendukung pemerintah. Kondisi ini kan memperlihatkan sangat berbeda dengan komitmen presiden sebelumnya," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade di Jakarta, Kamis (15/6).

Andre mengingatkan, saat kampanye pemilihan presiden 2014 lalu presiden pernah berjanji akan meningkatkan dan menambah penyidik KPK. Selain itu juga berjanji akan menambah anggaran KPK.

Sayangnya, sampai saat ini belum terlihat realisasi dari janji-janji tersebut secara nyata. "Tidak bisa sekadar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen. Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK mulai digerogoti, dilemahkan," ucap Andre.

Menurut Andre, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum lain.

"Ini sudah tahun ketiga pemerintahan Jokowi berjalan. Jangan hanya diam, jangan lagi berlindung di balik kata intervensi politik. Ini soal harapan rakyat bahwa KPK harus tetap ada dan diperkuat," katanya.

Andre kemudian membandingkan dengan pemerintahan saat ini dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, presiden senantiasa melakukan koordinasi dengan partai pendukung lewat sekretariat gabungan yang dibentuk.

"Dulu zaman SBY ada setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa memanggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer. Jadi jangan diam, karena bisa saja diartikan presiden dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," pungkas Andre. (gir/jpnn)