JPNN.com 
Gerindra Bandingkan PKL Tanah Abang dengan Kedubes Amerika
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M.Taufik menilai hak interpelasi yang digagas Partai NasDem dan PDI Perjuangan sulit terealisasi.
Selain prosedur interpelasi yang sulit dipenuhi, unsur kesepakatan partai di parlemen DKI juga menentukan.
"Interpelasi itu prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin,Gerindra,PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat enggak. PDIP sama Nasdem berapa?" kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2).
Meski demikian, interpelasi merupakan hak legeslatif dalam mengkritisi kebijakan eksekutif yang dianggap menyimpang.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI ini juga mengingatkan, sejauh ini tidak ada kebijakan Anies yang menyimpang.
Dia mencontohkan, kebijakan yang dikritisi oleh PDIP dan NasDem adalah penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan.
Menurutnya, kebijakan itu melindungi masyarakat kecil untuk tetap mengais nafkah.
"Saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap nggak berpihak sama rakyat," jelas dia.
Gerindra tak setuju Nasdem dan PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan.
- Andre Rosiade Bawa Kabar Baik soal Pembangunan Infrastruktur di Sumbar
- Gerindra Kuasai Komisi yang Bermitra dengan Polisi, Jaksa, dan KPK
- Habiburokhman Gerindra jadi Ketua Komisi III DPR RI
- Gerindra Dukung Penuh Sinergi Program Pendidikan Ahmad Ali-AKA dengan Prabowo
- Budiman Sudjatmiko Ditunjuk Prabowo Pimpin Lembaga Baru, Tugasnya Selesaikan Masalah Kemiskinan
- Gerindra: Belum Ada Nama Calon Menteri yang Dimasukkan PKS
