JPNN.com 
Gerindra Bandingkan PKL Tanah Abang dengan Kedubes Amerika
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M.Taufik menilai hak interpelasi yang digagas Partai NasDem dan PDI Perjuangan sulit terealisasi.
Selain prosedur interpelasi yang sulit dipenuhi, unsur kesepakatan partai di parlemen DKI juga menentukan.
"Interpelasi itu prosesnya panjang. Siapa yang setuju? Saya sebutin,Gerindra,PKS, PPP, Golkar, dan Demokrat enggak. PDIP sama Nasdem berapa?" kata Taufik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (23/2).
Meski demikian, interpelasi merupakan hak legeslatif dalam mengkritisi kebijakan eksekutif yang dianggap menyimpang.
Namun, Wakil Ketua DPRD DKI ini juga mengingatkan, sejauh ini tidak ada kebijakan Anies yang menyimpang.
Dia mencontohkan, kebijakan yang dikritisi oleh PDIP dan NasDem adalah penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk pedagang kaki lima (PKL) berjualan.
Menurutnya, kebijakan itu melindungi masyarakat kecil untuk tetap mengais nafkah.
"Saya mengingatkan kaki lima ini program untuk rakyat kecil. DPRD nanti dianggap nggak berpihak sama rakyat," jelas dia.
Gerindra tak setuju Nasdem dan PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi terhadap Anies Baswedan.
- Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
- Tak Diusung Gerindra, Bupati Mahulu Terpilih Owena Tetap Berjuang untuk Prabowo
- Prabowo Ketemu Para Ketum Parpol, PPN 12 Persen Dibatalkan?
- Mengapa Surya Paloh Tak Hadir di Pertemuan Ketum Parpol Koalisi Pemerintahan Prabowo?
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Habiburokhman Gerindra Sebut Mahfud Md Orang Gagal, Apa Sebabnya?
