Gerindra: BLSM Seharusnya Dialokasikan ke Pos Lain

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Hashim Djojohadikusumo menilai pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tidak tepat. Apalagi pemberian itu dilakukan saat akan memasuki masa kampanye dan Pemilu.

Menurutnya, pemberian BLSM bisa ditafsirkan untuk menyenangkan publik dalam rangka memenangkan pemilu. "Itu yang harus kita cegah," kata Hashim di DPR, Jakarta, Kamis (13/6).

Daripada memberikan BLSM, adik Prabowo Subianto itu menilai pemerintah seharusnya mengalokasikan pemasukan dari kenaikan harga BBM ke pos-pos anggaran yang lain, seperti anggaran kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

"Menurut kami lebih tepat kalau tambahan anggaran dari kenaikan BBM itu lebih baik kita subsidi angkutan massal. Misalnya kereta api, bus umum, itu gratis untuk rakyat. Itu lebih tepat daripada bantuan langsung-bantuan langsung," ucapnya.