Gerindra Diajak Berabung, Ada yang Tidak Nyaman?

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7), serta perjumpaan Joko Widodo dengan Prabowo di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7), ditafsirkan beragam.

Tidak sedikit yang menyebut pertemuan itu disebut sinyal bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Bergabungnya Gerindra disebut-sebut akan mengurangi jatah menteri untuk partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Ketua DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan, kalau Partai Gerindra masuk koalisi tentu akan ada yang merasa kurang nyaman. "Takut tidak kebagian gara-gara Partai Gerindra masuk nanti, ada yang kurang porsinya," ujar Habib Aboe di gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).

Anggota Komisi III DPR itu memastikan bagi partai politik yang pernah tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, tidak ada masalah jika Partai Gerindra mengambil sikap demikian. Sebab, ujar dia, BPN Prabowo - Sandi sudah dibubarkan 28 Juni 2019 lalu. "Jadi, sudah tidak ada lagi koalisi dan silakan mengambil tindakan masing-masing," ungkapnya.

Sementara itu, kata dia, PKS sendiri tetap stabil dan memilih sebagai oposisi. Dia mengatakan demokrasi tidak akan nyaman dan menarik tanpa adanya partai politik yang berada di luar dan mengontrol jalannya pemerintahan.

BACA JUGA: Selalu Tepati Janji, Prabowo Pasti Hadiri Kongres PDIP di Bali

Menurutnya, PKS tidak terlalu memikirkan masalah posisi dan jabatan. Aboe menjelaskan PKS bejalar dari PDI Perjuangan yang tetap tenang menjadi oposisi selama dua periode. "Kami belajar dengan guru kami PDIP, dia sudah dua periode (di luar pemerintahan) santai saja. Biasanya, habis oposisi sebentar, yang bermartabat begini biasanya tahun depan akan menang," ungkap Aboe.

Sementara Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan koalisi tidak merasa terancam kalau Partai Gerindra bergabung dengan koalisi pendukung Joko Widodo.