Gerindra DKI Tuntut KPU DKI Coret Orang Gila dari DPT

Pihaknya melayangkan surat protes ke KPUD, menurut Taufik lagi, hanya demi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Adapun masalah lainnya, Gerindra juga menyoroti soal DPT penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan menggunakan sistem gelondongan tanpa menyebutkan nama dan alamat.

“Padahal, DPT berdasarkan by name by adress, tapi data untuk Lapas dan Rutan hanya ditulis sebanyak 16.842 orang. Nggak boleh begitu, harus ditulis nama satu per satu,” tegas Taufik yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Atas berbagai temuan janggal tersebut, Tim Hukum melayangkan surat protes ke KPU DKI Jakarta. (wok)