Gerindra Ingatkan Jokowi Soal Rencana Penghapusan Subsidi Pupuk

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Khilmi menyesalkan rencana Presiden Joko Widodo yang akan menghapus subsidi pupuk.  Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan jaminan kepada petani agar bisa mendapat bibit yang bagus dan harga pupuk yang terjangkau, bukan menghapus subsidi pupuk.

Pernyataan ini ditegaskannya Khilmi menyikapi omongan Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aviliani yang menyebut Jokowi akan menghapus subsidi pupuk dan menyubsidi pembelian gabah petani dengan harga tinggi melalui Perum Bulog.

"Pemerintah harus punya mekanisme bercocok tanam bagaimana petani bisa dapat bibit bagus, menjamin petani bisa dapat pupuk harga terjangkau dan harga jual pasca panen tinggi," kata Khilmi di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Khilmi menyebutkan persoalan ketahanan pangan nasional, terutama gabah disebabkan petani selalu mendapat harga murah untuk hasil panen. Itu karena Bulog memberi syarat-syarat tertentu dalam menetapkan harga gabah petani.

"Bulog memberi harga ada syaratnya, kadar air harus berapa persen. Nah ini di Indonesia puncak musim panen itu waktu musim hujan, jadi selalu kadar airnya itu tidak terpenuhi kalau pemerintah tidak memberi suatu alat untuk pengeringan (blower) gabah petani," jelasnya.

Karena itu pihaknya memandang tidak mudah menerapkan kebijakan harga pupuk dengan menyerahkannya pada mekanisme pasar (tanpa subsidi). Karena membebaskan harga pupuk akan berimbas besar bagi petani, membuka peluang terjadinya penimbunan saat musim tanah agar harga jual mahal.

"Saya ingin tekankan kunci hasil panen itu bagus harus ada tanah yang bagus, ketersediaan air, bibit dan pupuk. Kalau bibit jelek hasilnya juga jelek dan pasti harganya murah. Sekarang penyuluh pertanian jarang sekali mendampingi petani. Ini harus kita pikirkan agar tidak mengambil kebijakan tergesa-gesa," tandasnya. (fat/jpnn)