Gerindra Ingin Polisi Beber Bukti Rencana Makar Bu Rachma
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mendesak Polri membeber bukti dalam kasus dugaan makar yang menyeret sejumlah tokoh nasional.
"Apakah pembuktiannya cukup untuk membuktikan orang itu makar atau tidak. Pada pembuktian itulah yang kita tunggu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).
Politikus Gerindra itu pun mengharapkan kepolisian serius menghadirkan bukti-bukti yang menjadi dasar menjerat para tersangka. Menurutnya, jangan sampai buktinya justru mengada-ada sementara polisi sudah terlanjur menetapkan tersangka dalam kasus dugaan makar.
“Jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa atau pembuktiannya dipaksakan," tuturnya.
Sebagai anggota DPR yang membidangi hukum, Desmond pun akan terus memantau perkembangan tuduhan makar khususnya kepada Rachmawati Soekarnoputri yang juga petinggi di Gerindra. Terlebih, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah memberi instruksi soal Rachmawati.
"Ya, kita disuruh berhati-hati bersikap. Kita tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," sebutnya.
Desmond mengatakan, Gerindra akan bereaksi nantinya jika aparat penegak hukum tidak bersikap adil terhadap Rachmawati dan Eko Suryo Sandjojo yang juga disangka makar. "Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," pungkasnya.(dna/JPG)
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mendesak Polri membeber bukti dalam kasus dugaan makar yang menyeret sejumlah tokoh nasional.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan
- Ini Upaya Kanwil Bea Cukai Banten Wujudkan Komitmen Siap Berantas Narkotika
- Bikin Emosi Warga, Sopir Truk Tanah yang Gilas Kaki Bocah SD di Tangerang Ternyata Positif Narkoba
- Gelar Aksi Damai, Nasabah Wanaartha Life Desak Pengembalian Dana
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua