Gerindra: Kenaikan Biaya STNK Menyengsarakan Rakyat
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra lainnya, Muhammad Syafi’i juga menyampaikan hal yang serupa
Saking kesalnya, Syafi’i menyindir langkah pemerintah yang tak mampu menaikkan pendapatan negara, selain membebani rakyat.
”Pemerintahan Jokowi memang tidak akan bisa menciptakan pemasukan negara dari produk-produk barang, dari ekspor, dan lain-lain. Jadi memang peluang pemasukan negara dalam pemerintahan sekarang ini ya memang dengan cara membebani rakyat,” kata Syafi'i kepada wartawan, Selasa (3/1).
Syafi'i menyebutkan, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi mulai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kemudian tarif dasar listrik.
Kini, pemerintah menaikkan lagi biaya pengurusan kendaraan bermotor.? Di sisi lain, pemerintahan malah memangkas seluruh anggaran di kementerian dan lembaga.
”Mengurangi jumlah PNS, mengurangi tunjangan untuk TNI, ya itu. Jadi, pemerintah sekarang politik ekonominya adalah menambah beban masyarakat,” sindir Syafi'i.
Padahal, lanjut Syafi’i, fakta di lapangan, masyarakat sudah dibebani dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, lapangan pekerjaan semakin sulit. Dan sekarang menaikkan lagi pengurusan kendaraan bermotor.
”Saya yakin pemerintah tidak akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Bahkan bisa jadi malah mengerahkan polisi untuk meneror atau menangkapi siapa saja yang tidak mendukung program-program,” kritik Syafi'i. (aen)
JPNN.com - Anggota Fraksi Gerindra di Komisi III mempersoalkan kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan
Redaktur & Reporter : Adil
- Heboh Polisi Tembak Polisi di Sumbar, Perintah Kapolri Tegas!
- Kasat Reskrim Tewas Ditembak AKP Dadang Iskandar, Ini Diduga Pembunuhan Berencana
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Polisi Tembak Rekan, Komisi III Soroti Kelayakan Anggota Polri Pegang Senjata
- Polisi Tembak Rekan di Solok, Habiburokhman Duga Ada Unsur Pembunuhan Berencana