Gerindra Klarifikasi soal Keinginan Prabowo Gaet AHY
![Gerindra Klarifikasi soal Keinginan Prabowo Gaet AHY](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2018/07/09/prabowo-subianto-foto-istjpnn.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra mengklarifikasi klaim Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan soal keinginan Prabowo Subianto berkoalisi dan menggaet Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2019 saat pertemuan di Kertanegara pekan lalu.
"Saya kan mendampingi (Prabowo), rasanya pemahaman saya utuhlah. Pembicaraan itu kami dengar," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Senin (9/7).
Muzani menjelaskan terkait harapan agar AHY menjadi cawapres Prabowo, pada prinsipnya mantan Danjen Kopassus TNI AD itu tidak masalah untuk berdampingan dengan siapa pun termasuk dengan putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama partai koalisi yang akan mengusung bisa menyetujui.
Muzani juga mengaku diminta menyampaikan persoalan itu kepada PAN dan PKS. "Kalau PKS PAN tentu saja para ulama, para kiai, habib, yang selama ini terus memberikan support pada Pak Prabowo menyetujui, maka buat Pak Prabowo tidak masalah. Itu yang disampaikan Pak Prabowo pada Syarif Hasan, dan Pak Prabowo berharap komunikasinya bisa berlanjut," katanya.
Jadi siapa yang duluan menyampaikan pengin berkoalisi dan menduetkan Prabowo-AHY? "Ya kan yang bertamu Pak Syarief, bukan Pak Prabowo. Pak Syarief kan bertamu kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya," ujar wakil ketua MPR itu. (boy/jpnn)
Partai Gerindra mengklarifikasi klaim Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan soal keinginan Prabowo menggaet AHY sebagai cawapres 2019 nanti.
Redaktur & Reporter : Boy
- Demi Swasembada Pangan, Riyono Caping Sampaikan Permintaan ke Prabowo
- Warganet Puji Ketegasan Prabowo soal Sampah di Sungai Cipakancilan, Bogor
- #AdiliJokowi! Trending di X, Publik Minta Prabowo & KPK Segera Bertindak
- Ahmad Najib Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintah sebagai Langkah Strategis
- Dampak Efisiensi Anggaran Prabowo, Pekerja Di-PHK, Dana Beasiswa Terancam
- KPK Wajib Menuntaskan Kasus Hasto Meski PDIP Masuk Kabinet Prabowo