Gerindra Mau Masuk Pemerintahan Jokowi? Puan: Presiden Belum Ngajak Ngomong
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024.
Puan mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal isu masuknya Partai Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Kabar santer menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyodorkan tiga nama untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi, ya kita harus menghargai prerogatif presiden," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Puan yang juga ketua DPP PDIP menegaskan, partainya tidak bisa serta-merta menyatakan setuju atau tidak bila Gerindra masuk pemerintahan. Menurut dia, ada partai-partai selain PDIP yang juga berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Kami lihat saja nanti. Setuju tidak setuju kami lihat saja, presiden belum ngajak ngomong," pungkasnya.(boy/jpnn)
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024.
Redaktur & Reporter : Boy
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah