Gerindra Mau Masuk Pemerintahan Jokowi? Puan: Presiden Belum Ngajak Ngomong
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Menurutnya, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024.
Puan mengatakan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan soal isu masuknya Partai Gerindra ke dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Kabar santer menyebut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyodorkan tiga nama untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi.
"Menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi, ya kita harus menghargai prerogatif presiden," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/10).
Puan yang juga ketua DPP PDIP menegaskan, partainya tidak bisa serta-merta menyatakan setuju atau tidak bila Gerindra masuk pemerintahan. Menurut dia, ada partai-partai selain PDIP yang juga berjuang memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Kami lihat saja nanti. Setuju tidak setuju kami lihat saja, presiden belum ngajak ngomong," pungkasnya.(boy/jpnn)
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, semua pihak harus menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih menteri-menterinya untuk kabinet 2019-2024.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kelimpahan Prabowo Effect, ASR-Hugua Punya Elektabilitas Tertinggi di Pilkada Sultra
- Puti Guntur Desak Pemerintah Tuntaskan NSPK Perlindungan Penghayat Kepercayaan
- Saat Hasto Kegirangan dalam Acara Sawung Jabo di Klaten, Lihat
- Legislator PDIP Dapil Sumut Kompak Bergerak Menangkan Edy-Hasan
- Minta Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Netralitas Jajaran di Pilkada 2024
- Ribuan Warga Klaten Berdoa Bersama untuk Kemenangan Andika-Hendy di Pilkada Jateng