Gerindra Minta Rakyat Tak Terbuai Sembako dari Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Persoalan lelang tas sembako bantuan Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar yang diunggah laman lpse.kemenkeu.go.id menuai kontroversi. Paket pengerjaan itu ada di anggaran Kementerian Sekretariat Negara.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan tas sembako yang dilelang harus jelas apakah berkaitan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 atau memang program pemerintah.
Menurut dia, penyalahgunaan kekuasaan rawan terjadi di tahun politik seperti sekarang ini. "Artinya, seseorang yang menjabat di pemerintahan bisa menggunakan sumber dana untuk kepentingan pribadi," kata Nizar, Senin (23/4).
Karena itu, Nizar mengingatkan, jangan sampai pembagian sembako yang tujuannya untuk menaikkan elektabilitas Jokowi jelang Pilpres justru menggunakan dana dari APBN.
Dia mengingatkan di tengah kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil, Jokowi sebagai presiden harusnya bisa berpikir besar dalam membangun peradaban Indonesia.
"Tidak melulu hanya kepentingan jangka pendek untuk kepentingan politik praktis di tahun 2019," ungkap ketua umum PP Satuan Relawan Indonesia Raya (Satria) Gerindra) itu.
Nizar menilai bagi-bagi sembako itu tujuannya untuk meraih simpati publik jelang Pilpres 2019. Apalagi saat ini keinginan rakyat untuk mengganti presiden sangat besar.
Tanda pagar (tagar) di media spsial #2019GantiPresiden menghiasi dunia maya. Sedangkan kaus dengan tagar #2019GantiPresiden banyak dipakai oleh rakyat.
lelang tas sembako bantuan Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar yang diunggah laman lpse.kemenkeu.go.id menuai kontroversi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi