Gerindra Nilai Morotarium Iklan Politik Berlebihan

jpnn.com - JAKARTA - Partai Gerindra memprotes diberlakukannya moratorium terhadap iklan politik di media massa. Kebijakan dibuat oleh Komisi I DPR dan gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye itu dianggap berlebihan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon megatakan, kebijakan ini tidak hanya merugikan partai politik, tapi juga pemilih. Pasalnya, akses mereka terhadap informasi tentang partai akan semakin sempit.
"Masyarakat perlu mengenal dengan baik partai-partai politik peserta pemilu dan juga calon legislatif," kata Fadli dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (27/2).
Iklan melalui media massa, menurut Fadli, adalah cara paling efisien untuk mensosialisasikan gagasan-gagasan partai. Jika hal tersebut dibatasi, potensi apatisme masyarakat terhadap politik akan semakin tinggi.
Meski begitu, lanjutnya, Gerindra tetap akan mematuhi peraturan tersebut. Disampaikannya, moratorium ini mendorong Gerindra untuk lebih kreatif dalam bersosialisasi kepada masyarakat.
“Para caleg harus lebih kreatif dalam melakukan sosialisasi, penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi secara lebih luas dan efektif. Tentu saja komunikasi dengan masyarakat secara langsung harus dilakukan," tandasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Partai Gerindra memprotes diberlakukannya moratorium terhadap iklan politik di media massa. Kebijakan dibuat oleh Komisi I DPR dan gugus
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Periksa Roby Tan dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan IT
- DPR Dukung Pemerintah Gencar Mencegah Penyebaran Konten Judi Online
- Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa, Anggarannya dari Sini
- 2 Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Kerugian Tembus Rp 500 Juta
- Pakar Ungkap Pemicu Badai PHK di PT Sritex
- Ahmad Luthfi Meluncurkan Program Speling, Warga Bisa Periksa Kesehatan Gratis di Balai Desa