Gerindra Ogah Campuri Urusan Jokowi soal Perppu KPK
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya tidak akan mencampuri urusan presiden apakah akan mengeluarkan atau tidak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perppu KPK.
"Kan saya sudah ngomong, bahwa terserah kepada presiden," kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Muzani, sekarang terserah kepada presiden apakah menganggap ini sebagai keadaan yang genting dan memaksa atau tidak. "Kalau memandang itu, ya keluarkan, kalau tidak, ya sudah," ujar wakil ketua MPR itu.
Menurut dia, sebagai kepala negara, kekuasaan yang agak sulit diintervensi itu adalah wilayah subjektif presiden. Muzani mengaku belum tahu apakah nanti akan mendukung atau tidak kalau presiden mengeluarkan perppu.
"Itu tergantung, kami harus baca dulu kalau keluar itu perppunya bunyinya apa, bagaimana, memperkuat atau memperlemah," tuturnya. (boy/jpnn)
Muzani mengaku belum tahu apakah Gerindra nanti akan mendukung atau tidak kalau Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Temui Jokowi di Solo, KKPG Dorong Gibran Jadi Kader Golkar
- Kasus Dana Hibah Jatim, KPK Periksa Anggota DPR Fraksi Gerindra Ini
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup, Inas: Tuduhan OCCRP Tanpa Bukti
- Penggeledahan KPK di Rumah Hasto Pengalihan Isu OCCRP soal Jokowi?
- Aktivis Geruduk KPK, Minta Kasus Korupsi Jokowi dan Keluarganya Diusut
- Kehilangan Bulan