Gerindra: Pemerintah Jangan Keasyikan Ngutang

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan meminta pemerintah utamanya Menteri Keuangan Sri Mulyani, terbuka menyikapi kritik dan masukan atas polemik utang Indonesia. Sebab, utang yang semakin besar menjadi sebab rusaknya APBN.

"Defisit memang belum sampai tiga persen yang dijamin undang-undang, tapi pemerintah tetap tak bisa keasyikan ngutang. Sebab kalau sudah keasyikan ngutang, susah menerima kritik atau masukan," ucap Heri, Rabu (28/3), merespons pembelaan Sri Mulyani atas polemik utang pemerintah beberapa hari lalu.

Apalagi jelas terlihat bahwa utang itu ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Istilahnya gali lubang, tutup lubang. Untuk melihatnya, lanjjut Heri, cukup dengan membaca keseimbangan primer dalam APBN. Kalau nilainya negatif, pemerintah mesti menerbitkan utang baru untuk membayar seluruh pokok dan bunga utang.

"Lihat saja, nilai keseimbangan primer masih mencapai negatif Rp 121,5 triliun. Kita pantas khawatir bahwa jangan sampai utang yang sudah tercatat sebesar empat ribuan triliun itu tidak produktif, dan hanya habis untuk membayar bunga utang saja," ucap politikus Gerindra ini.

Karenanya dia meminta banyaknya kritik atas utang yang ditumpuk pemerintah itu harus diterima dengan lapang dada. Sebab, utang itu sudah pasti akan menjadi beban APBN. Belum lagi beban jatuh tempo pembayaran utang makin besar. Pada 2018 sebesar Rp 390 triliun, dan pada 2019 di kisaran Rp 420 triliun.

Politikus asal Jawa Barat ini menambahkan, pemerintah juga tidak boleh membandingkan utang Indonesia dengan negara lain, di tengah current payment yang terus menerus negatif lantas kemudian dikatakan aman.

Dengan Jepang, misalnya, rasio utang Indonesia memang lebih rendah dan masih dalam batas aman yang dipersayaratkan UU, yaitu di bawah 60 persen. Tapi harus ingat bahwa utang Jepang itu dipegang mayoritas oleh dalam negerinya. Hampir 50 persen dipegang oleh Bank Sentral.

"Saya meminta pemerintah untuk tetap prudent dalam mengelola utang dan selalu terbuka menerima kritik. Kalau tidak, utang kita ini bukan tidak mungkin akan tembus Rp 5.000 triliun," pungkasnya.(fat/jpnn)