Gerindra Persoalkan Penggunaan Utang Luar Negeri untuk Gaji Pegawai

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan meminta rezim Joko widodo menghentikan klaim bahwa utang luar negeri pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan produktif.

Pernyataan Heri merujuk kritik ekonom Faizal Basri yang menyebut utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp 336 triliun. Kemudian, belanja barang sebesar Rp 340 triliun. Sementara infrastruktur, yang masuk kategori kapital, berada di urutan ketiga sebesar Rp 204 triliun.

"Selama ini utang pemerintah dinarasikan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Ternyata utang untuk gaji pegawai jauh lebih besar. Pemerintah harus jujur dan jelaskan hal ini kepada rakyat," ujar Heri di Jakarta, Kamis (7/2)

Heri menilai, fakta utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai sungguh memprihatinkan. Seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk bayar gaji.

"Situasi ini menunjukkan pemerintah tidak mempunyai skala prioritas menggunakan dana utang," ujar aggota Komisi IX DPR ini.

Lebih lanjut Heri menilai, kondisi makin memprihatinkan karena fakta lain juga menunjukkan pemerintah terus menaikkan gaji PNS dan tunjangan untuk TNI-Polri. Pemerintah juga menjanjikan gaji untuk kepala desa dan aparat desa, sementara dananya dari utang.

"Jangan sampai untuk kepentingan elektoral pemerintah menghamburkan dana utang hanya untuk belanja pegawai. Kalau takut diganti jangan pernah mencalonkan diri jadi capres. Ini republik bukan kerajaan," pungkas Heri.(gir/jpnn)