Gerindra Pesimis Hak Menyatakan Pendapat

Namun harapan untuk menyatakan hak pendapat masih bisa dilakukan jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review terhadap Pasal 184 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal yang mengatur tentang usulan untuk menyatakan pendapat harus mendapat persetujuan dari sidang paripurna DPR yang dihadiri (quorum) paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR. Keputusan yang diambil pun harus dengan persetujuan 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.

“Judicial review masih berlangsung. Saya tidak bisa berkomentar,  tapi perkiraan saya itu mestinya lolos karena  pasal diskriminatif dengan pasal-pasal berikutnya, karena  elazimannya yang namanya quorum itu separuh lebih dari satu,” tukasnya. (awa/jpnn)