Gerindra: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dalam RAPBN 2021 Dapat Jadi Bumerang

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Gerindra DPR RI menilai angka pertumbuhan ekonomi (PE) yang diproyeksikan di RAPBN 2021 sebagaimana disampaikan pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat paripurna DPR RI, 12 Mei 2020 terkesan dipaksakan.

Diketahui, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2021, Sri Mulyani menyampaikan asumsi makro ekonomi mulai PE sebesar 4,5% -5,5%; Inflasi 2.0% - 4.0%; Tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67% -9,56%; Nilai tukar Rupiah Rp 14.000 - Rp 15.300 per dolar AS.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia 40 - 50 dolar AS per barel; Lifting minyak bumi 677.000 - 737.000 barrel per hari; dan Lifting gas bumi 1.085.000 - 1.173.000 barrel setara minyak per hari.

"Pemerintah terkesan memaksakan pertumbuhan ekonomi harus di atas lima persen. Hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi pemerintah karena selama lima tahun periode pertama pemerintahan Jokowi dan tidak ada Pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekonomi selalu meleset," ucap Heri Gunawan.

Hal itu disampaikan Heri usai rapat paripurna DPR dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal TA 2021, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6).

Hergun -sapaan Heri Gunawan beralasan bahwa pada APBN-P 2015 PE diproyeksikan 5,7% namun realisasinya hanya 4,79%, meleset jauh.

Demikian juga pada APBN-P 2016 proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hanya terealisasi 5,02%. Begitu juga pada APBNP 2017, APBN 2018 dan APBN 2019.

"Pada APBN 2019 target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% namun realisasinya masih saja meleset dan hanya tercapai 5,02%," tukas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.