Gerindra Tak Ingin Ada Demo di MK, Lebih Baik Berdoa di Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sudah sejak awal mengingatkan masyarakat tidak perlu melakukan aksi demonstrasi di Mahkamah Konstisusi (MK).
Hal ini diungkap Sodik merespons rencana Persaudaraan Alumni atau PA 212 yang dikabarkan akan menggelar aksi superdamai 26 - 28 Juni 2019 di depan gedung MK, bertepatan momen pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2019.
“Ya, kami ingin tegaskan sekali lagi permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa tidak usah ada demo lagi di MK,” kata Sodik di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6).
BACA JUGA: Gerindra Tidak Butuh Tawaran Menteri dari Jokowi, Tetap Akan Menjadi Oposisi
Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno itu mengatakan, pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 sudah menempuh formal konstitusional lewat MK.
Karenanya, tidak perlu lagi ada demonstrasi. Dia menegaskan, kalau ada demonstrasi itu bukanlah dari BPN Prabowo – Sandi. Menurut Sodik sebaiknya berdoa supaya permohonan Prabowo – Sandi dapat dikabulkan hakim MK.
“Kalau mau, berdoalah di masjid masing-masing, di tempat ibadah masing-masing agar hakim MK diberi petunjuk dan keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka tetapi secara komprehensif,” ujarnya.
BACA JUGA: Gerindra Usul Tim Gabungan Pencari Fakta Usut Kerusuhan 22 Mei
Gerindra menegaskan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 sudah menempuh formal konstitusional lewat MK.
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis