Gerindra Tetap Inginkan PT Nol Persen, Pemerintah 20 Persen
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan hingga Senin (19/6) petang, belum ada titik temu antara pemerintah dengan sejumlah fraksi di Panitia Khusus Pemilu terkait perlu tidaknya ambang batas dalam pencalonan presiden. Di antaranya dengan Fraksi Partai Gerindra.
Menurut Riza, fraksinya masih tetap menginginkan agar presidential threshold nol persen, sementara pemerintah tetap menginginkan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara hasil pemilu nasional.
"Iya, (Gerindra, red) masih di nol persen. Untuk yang lain-lain Gerindra bisa menyesuaikan, pemerintah katanya yang lain juga bisa menyesuaikan," ujar Riza di sela-sela Rapat Pansus RUU Pemilu untuk menyelesaikan lima isu krusial yang belum juga disepakati, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Riza, Gerindra tetap mempertahankan usulan PT nol persen karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden digelar secara serentak.
"Jadi karena serentak tidak mungkin menggunakan hasil pemilu sebelumnya sebagai dasar penetapan PT. Kan sudah digunakan untuk Pemilu 2014. Jadi tiket yang robek ya enggak bisa dipakai lagi," ucap Riza.
Saat ditanya bagaimana dengan isu lain, misal pembagian kursi per daerah pemilihan, Riza mengatakan dapat dinegosiasikan.
"Kan arahnya (untuk DPR, red) antara 3-8 (kursi bagi setiap daerah pemilihan). Tapi pemerintah tidak keberatan menyesuaikan. Partai lain ingin 3-10, meski partai besar ingin 3-8," ucap Riza.
Demikian juga dengan pembagian terhadap tambahan 15 kursi DPR, menurut Riza sudah disepakati daerah mana saja yang akan mendapat tambahan.(gir/jpnn)
Wakil Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan hingga Senin (19/6) petang, belum ada titik temu antara pemerintah dengan
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah
- Rezeki Sudah Banyak, Raffi Ahmad Mengaku Ingin Mengabdi di Pemerintahan Prabowo
- Anindya Bakrie Sebut 3 Dedikasi Utama Kadin untuk Indonesia, Berikut Penjelasannya
- Andre Rosiade Bawa Kabar Baik soal Pembangunan Infrastruktur di Sumbar
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Sultan Minta Pemerintah Memitigasi Potensi Permasalahan Pilkada Serentak 2024