Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Jumat, 22 Februari 2013 – 11:35 WIB
JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menaikan gaji para bupati seluruh Indonesia. Alasannya sudah delapan tahun gaji bupati tidak naik. Namun kebijakan tersebut langsung ditentang Partai Gerindra.
"Kebijakan ini patut ditolak mengingat pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar," ucap Wakil Ketum Partai Gerindra Fadli Zon Jumat (22/2). Karenanya dia pun menolak kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Menurut Fadli, selain gaji para bupati juga menerima banyak tunjangan. Misalnya biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu mereka juga mendapatkan insentif pajak yang besarnya minimal enam kali gaji.
Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal Rp 125 juta per bulan. "Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji," ujar Fadli.
JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
BERITA TERKAIT
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Pertamina Eco RunFest 2024: Carbon Neutral Event untuk Kampanye Sustainable Living