Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah
Jumat, 22 Februari 2013 – 11:35 WIB
JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menaikan gaji para bupati seluruh Indonesia. Alasannya sudah delapan tahun gaji bupati tidak naik. Namun kebijakan tersebut langsung ditentang Partai Gerindra.
"Kebijakan ini patut ditolak mengingat pendapatan dan fasilitas yang diterima para bupati sudah sangat besar," ucap Wakil Ketum Partai Gerindra Fadli Zon Jumat (22/2). Karenanya dia pun menolak kebijakan tersebut.
Baca Juga:
Menurut Fadli, selain gaji para bupati juga menerima banyak tunjangan. Misalnya biaya rumah tangga, biaya kesehatan, biaya pakaian, dan biaya operasional. Selain itu mereka juga mendapatkan insentif pajak yang besarnya minimal enam kali gaji.
Belum lagi tunjangan biaya operasional yang besarnya minimal Rp 125 juta per bulan. "Sehingga, seharusnya para bupati tak perlu menuntut kenaikan gaji," ujar Fadli.
JAKARTA - Dalam rapat kerja nasional APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) pada Rabu (20/2) lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
BERITA TERKAIT
- Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Kenaikan PPN 12 Persen
- Kinerja Polri 2024 di Bawah Jenderal Listyo Sigit Presisi, Menuju Indonesia Emas di Tengah Netizen Cemas
- Kapolda Papua: 27 Anggota KKB Tewas Selama 2024
- Bencana di Sukabumi Pengaruhi Jumlah Wisatawan Saat Nataru
- Anggap Muslim di Indonesia Paling Beruntung, Kepala BPIP Sebut Setiap WNI Terlahir jadi Capres
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan