Gerindra Tolak Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Menurutnya, pemerintah SBY juga seharusnya berpikir bahwa kenaikan gaji bupati akan membuat beban APBN bertambah berat. APBN sebesar Rp 547 triliun atau lebih dari 30 persen akan habis untuk membayar gaji aparatur. Angka itu terus meningkat 18.6 persen per tahunnya. Bahkan di beberapa daerah prosentase gaji aparatur ada yang mencapai 70 persen dari APBD. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan publik tak mengalami peningkatan.

Ia menegaskan, kenaikan gaji bupati harus ditolak. Selain pendapatan bupati sudah sangat besar dan tentu akan membebani APBN, jabatan bupati merupakan jabatan politik dan pengabdian, bukan seperti pekerjaan pada umumnya yang memang mengejar pendapatan.

Sehingga sangat kurang pantas kepala daerah  menuntut kenaikan gaji. "Yang harus dinaikkan adalah pelayanan terhadap rakyat," pungkasnya. (gil/jpnn)