Gerindra Tolak RAPBN 2018
Selasa, 24 Oktober 2017 – 21:19 WIB
Selain sektor pertanian, kata dia, pemerintah juga melakukan pola baru pencabutan subsidi listrik 900 watt.
“Pola baru ini telah menyebabkan beban rakyat. Karena itu, kami meminta pemerintah meninjau ulang,” katanya.
Gerindra juga keberatan dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebab, kata Muzani, pada tahun-tahun sebelumnya, PMN yang sudah disetujui untuk BUMN tidak pernah digunakan sampai sekarang ini. Gerindra juga tidak setuju dengan privatisasi 800 anak usaha BUMN.
“Kami tidak setuju, karena BUMN merupakan benteng terakhir dari pertahanan ekonomi. Ini sudah kami suarakan di Komisi VI DPR,” paparnya. (boy/jpnn)
Gerindra khawatir pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun
Redaktur & Reporter : Boy
BERITA TERKAIT
- Saras Gerindra: Setelah Heboh Polemik Pemecatan Ipda Rudy, BBM di NTT Jadi Lancar
- Anggi: Kami Dididik Pak Prabowo Untuk Kerja sama
- Gerindra Bantu Bocah Alika yang Seorang Diri Rawat Ayahnya Pengidap Kanker
- Ini Kalimat Megawati saat Bertemu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Pertanda Apakah?
- Politikus Gerindra Abdul Malik Soroti Segoro Luhur Maju Jadi Cawabup Ponorogo Lewat Partai Lain
- Jojon Andari Ditunjuk Jadi Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pandeglang, SK Diteken Prabowo