Gerindra Tolak RAPBN 2018

Selain sektor pertanian, kata dia, pemerintah juga melakukan pola baru pencabutan subsidi listrik 900 watt.

“Pola baru ini telah menyebabkan beban rakyat. Karena itu, kami meminta pemerintah meninjau ulang,” katanya.

Gerindra juga keberatan dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, kata Muzani, pada tahun-tahun sebelumnya, PMN yang sudah disetujui untuk BUMN tidak pernah digunakan sampai sekarang ini. Gerindra juga tidak setuju dengan privatisasi 800 anak usaha BUMN.

“Kami tidak setuju, karena BUMN merupakan benteng terakhir dari pertahanan ekonomi. Ini sudah kami suarakan di Komisi VI DPR,” paparnya. (boy/jpnn)