JPNN.com 
Gerindra Tolak RUU Tax Amnesty dan Revisi UU KPK Masuk Prolegnas
Selasa, 15 Desember 2015 – 13:45 WIB
Ilustrasi. Foto : dok jpnn
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Moh Nizar Zahro secara tegas menolak dua Rancangan Undang-undang (RUU), yakni revisi UU KPK dan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015.
Ini disampaikan Nizar, saat interupsi dalam sidang paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Taufik Kurniawan, Selasa (15/12). Dikatakannya bahwa RUU Tax Amnesty bertentangan dengan konstitusi karena dalam UUD 1945, jelas dikatakan pajak dan pungutan bersifat memaksa dan diatur UU.
"Sudah jelas bersifat memaksa bukan mengampuni. Kalau diteruskan ini bertentangan dengan konstitusi. Fraksi Gerindra menolak RUU Pengampunan Pajak ini masuk prolegnas prioritas 2015," tegas Nizar.
Sedangkan penolakan terhadap RUU KPK selain tidak bersifat mendesak, fraksi partai pimpinan Prabowo Subianto tidak mau revisi menjadi inisiatif DPR sebagaimana diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kalaupun sifatnya memaksa, maka seharusnya presiden lah yang mengusulkan revisinya.
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Moh Nizar Zahro secara tegas menolak dua Rancangan Undang-undang (RUU), yakni revisi
BERITA TERKAIT
- Guru Besar UKI: Sosialisasi KUHAP Harus Melibatkan Masyarakat
- Gubernur Herman Deru Gercep Gelar Rakor Percepatan Opla dan Cetak Sawah di Sumsel
- Menko Airlangga Temui Menkeu AS, Bahas Tindak Lanjut Tarif Resiprokal Trump
- Kalimat Windy Idol Setelah Diperiksa KPK: Rusak Semua!
- Jan Maringka: Rapat Pleno Presidium PNI Putuskan Pembentukan Pengurus Daerah
- Perintah Ibu Terdengar dalam Sidang Hasto, Ronny: Bukan Bu Mega
.jpeg)
