Geruduk KPK, Massa Minta Firli Cs Proses Kasus DJPL di Bintan
jpnn.com, JAKARTA - Massa yang tergabung dalam Koalisi LSM Kota Batam-Kepri menggelar aksi demonstrasi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (1/2).
Koalisi mendesak KPK untuk memproses laporan dugaan korupsi Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) Pascatambang di Kabupaten Bintan pada 2010-2016.
"Unsur-unsur tindak pidana korupsinya jelas dan nyata terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi," kata orator Syahrial Lubis di depan Gedung KPK.
Menurut dia, bupati Bintan periode 2006-2016 Ansar Ahmad yang saat ini menjabat sebagai gubernur Kepri diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan terhadap DJPL pascatambang itu. Dia menduga Ansar telah menarik simpanan DJPL di PD BPR Bintan karena beberapa alasan.
Alasan pertama, Kepala PD BPR diangkat dan diberhentikan oleh bupati Bintan. Kemudian, rekening setoran DJPL pascatambang di PD BPR Bintan semuanya atas nama bupati Bintan yang berkaitan dengan perusahaan tambang.
Di sisi lain, perusahaan tambang tidak bisa menarik setoran DJPL pascatambang tanpa persetujuan dan rekomendasi dari bupati Bintan.
"DJPL pascatambang yang disetor perusahaan tambang seharusnya jumlahnya triliunan rupiah, jika dihitung dan diterapkan secara benar. Diduga ada konspirasi dan toleransi dengan kompensasi antara bupati Bintan dan para pengusaha tambang di Bintan agar bisa membayar setoran DJPL sebatas gugur kewajiban dan mendapatkan izin eksplorasi tambang," kata dia.
Oleh karena itu, dia meminta Firli Bahuri cs memproses kasus DJPL pascatambang di Bintan itu secepatnya.
Massa menuntut KPK yang dipimpin Firli Bahuri memproses kasus DJPL pascatambang di Bintan secepatnya.
- Penetapan Tersangka Tom Lembong Lemah, eks Wakapolri Endus Motif Jampidsus Cari Muka
- Harvey Moeis Jelaskan Soal Dana CSR, Ternyata Untuk Beli Alkes Covid-19
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Lemah, Patut Diduga Kriminalisasi
- Eks Dirjen Perkeretaapian Diburu Selama 3 Pekan Sebelum Diciduk Kejagung
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK