Gibran Maju Cawapres, Analis: Netralitas Alat Negara Mengkhawatirkan
Namun, Arif menyangsikan sikap kenegarawanan Jokowi, termasuk Jokowi dan Gibran.
"Jadi, saya mau mengatakan bahwa baik Jokowi, Prabowo, Gibran, dan seluruh ketua partai yang mendukung pencalonan Prabowo-Gibran tidak memiliki karakter sebagai seorang negarawan dan ini sama dengan Anwar Usman," ujar Arif.
Menurut Arif, hal itu disebabkan mereka tidak menghindar bahkan masuk pada potensi konflik kepentingan.
"Mengapa? Karena mereka semua tidak mampu menghindari potensi konflik kepentingan atau menganggap konflik kepentingan adalah sesuatu yang wajar, yang bisa diterima," katanya.
Menurut dia, majunya Gibran menjadi capres ketika Jokowi masih sedang menjabat sebagai presiden adalah melanggar keutamaan.
Arif membedakan antara tuntutan kepantasan bagi rakyat biasa dan keutamaan bagi para pemimpin.
"Terhadap pemimpin itu tuntutannya lebih dari sekadar kepantasan, yaitu keutamaan. Termasuk dalam keutamaan adalah kalau para pemimpin bersedia menghindari sesuatu yang punya potensi konflik kepentingan," tegas Arif.
Peran Bawaslu
Analis politik Arif Susanto menilai keikutsertaan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka akan berpotensi memengaruhi netralitas alat negara.
- PDIP Pimpin Jakarta, Pengamat: Prabowo Harus Kerja Ekstra
- ARPG NTB Gelar Silaturahmi dan Konsolidasi untuk Sukseskan Program Prabowo-Gibran
- Menteri Ini Sebut Banyak Partai yang Mau Menampung Jokowi Setelah Dipecat PDIP
- Bawaslu Tegaskan Tak Ada Pelanggaran yang Dilakukan Aparat Kepolisian di Pilkada 2024
- Wapres Gibran Bicara Soal Pentingnya Memperhatikan Hak Disabilitas
- Di Hadapan Anggota DPD, Bawaslu Ungkap Temuan 22 Masalah di Pilkada Serentak 2024