Giliran DPD asal Maluku Protes Komposisi KIB II

Dia juga menuding, susunan menteri yang dibentuk SBY-Boediono bermotif bagi-bagi kekuasaan dan menihilkan kearifan lokal. “Penempatan beberapa menteri tidak berkompetensi, tapi bertujuan pragmatis menciptakan harmoni yang mematikan daya kritis dan daya kontrol terhadap Pemerintah,” imbuh Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini.

Dia juga menjelaskan, sehari setelah pengumuman itu mahasiswa/pemuda di Maluku berunjuk rasa menuntut Presiden SBY dan Wapres Boediono memasukkan putra Maluku dalam susunan KIB II. "Mereka menilai, putra Maluku tidak pernah berkesempatan menjabat menteri sejak era Orde Baru hingga era reformasi."

Menurut anggota Lembaga Kajian Konstitusi ini, koalisi partai hanya memamerkan kepentingan jangka pendek yang sama sekali tidak berimplikasi bagi penguatan demokrasi yang rasional dan logis guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bermoral. “Sistem presidensil digadai dengan sistem parlementer, yang mengaburkan sistem ketatanegaraan yang khas bangsa Indonesia.” (fas/JPNN)