Giliran DPD Dikritisi Soal Rumah Aspirasi

JAKARTA - Meski Rumah Aspirasi belum terealisasi, namun selama ini hanya DPR saja yang dihujani kritik. Padahal, Dewan perwakilan Daerah (DPD) juga punya Rumah Aspirasi.

Bahkan DPD sudah  membangunnya dengan anggaran Rp 40 miliar di setiap provinsi. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Bony Hargens menilai DPD sebagai salah satu institusi yang tidak peka terhadap kondisi masyarakat. “Anggaran untuk rumah aspirasi cukup Rp5 miliar dan sisanya dialihkan untuk hal lain yang dibutuhkan masyarakat seperti,” ujar Boni di Jakarta, Rabu (4/8).

Boni menegaskan bahwa yang terpenting dari keberadaan rumah aspirasi adalah fungsinya. "Jadi bukan bangunan gedungnya. Gedung mewah belum tentu bermanfaat jika aspirasi masyarakat tidak bisa tersalurkan. Sebaliknya, gubuk reot akan lebih bermanfaat jika anggota DPD bisa menyalurkan aspirasi konstituennya," tandas Boni.

Ditambahkannya bahwa kalau saja para anggota DPD sedikit punya empati pada masyarakat di daerahnya, maka saat inilah kesempatan terbaik bagi setiap anggota DPD untuk membantu daerahnya. caranya, dengan mengalihkan dana pembangunan Rumah Aspirasi untuk pembangunan sarana kesehatan, pendidikan dan lainnya.